Follow Us On     Facebook   Twitter  
Artikel
Ditulis pada 02 April 2012 - 00:28:53

PROGRAM PENDIDIKAN BERBASIS  KEUNGGULAN LOKAL


( P B K L )


 


 


 


 


SMA NEGERI 10 SEMARANG


TAHUN PELAJARAN 2010 – 2011


Alamat: Jl. Kapas Utara Raya Genuk Indah




 


BAB I PENDAHULUAN 


A.     Latar Belakang


Program pendidikan kecakapan hidup yang dikembangkan di SMA mengacu pada dua dimensi, yaitu kecakapan hidup yang bersifat generik (generic life skill) dan kecakapan hidup spesifik (spesific life skill). Dimensi generik meliputi kesadaran diri, kecepatan berpikir dan bernalar, serta kecakapan bekerjasama. Semua kecakapan ini dapat dikembangkan pada berbagai mata pelajaran. Sedangkan dimensi spesifik, yaitu kecakapan untuk menghadapi pekerjaan atau keadaan tertentu, yang mencakup kecakapan akademik dan kecakapan vokasional. Sebagai pengembangan dan perluasan kecakapan hidup, khususnya yang bersifat vokasional sekaligus peningkatan mutu SMA di wilayah pesisir dan pantai, SMA 10 Semarang pada tahun 2009 – 2010 memberi keterampilan kepada siswa tentang budidaya ilmu lele yang pelaksanaannya berupa kegiatan ekstrakurikuler. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap kegiatan tersebut, maka SMA 10 Semarang pada tahun pelajaran 2010 – 2011 merintis sebagai sekolah yang melaksanakan program Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal (PBKL). Hal ini kita sadari bahwa proses belajar dapat terjadi pada setiap saat dan di segala tempat. Setiap orang baik anak – anak maupun orang dewasa mengalami proses belajar lewat apa yang dijumpai atau apa yang dikerjakan. Secara alamiah setiap orang akan terus belajar melalui pengalaman berinteraksi dengan lingkungan. Pendidikan sebagai suatu sistem, pada dasarnya merupakan bagian dari sistem proses perolehan pengalaman belajar tersebut. Oleh karena itu secara filosofis pendidikan diartikan sebagai proses perolehan pengalaman belajar yang berguna bagi peserta didik. Pengalaman belajar tersebut diharapkan mampu mengembangkan potensi yang dimiliki peserta didik, sehingga siap digunakan untuk memecahkan problema kehidupan yang dihadapinya. Pengalaman belajar yang diperoleh peserta didik diharapkan juga mengilhami mereka ketika menghadapi problema dalam kehidupan sesungguhnya (Senge,2001).


Dalam Undang – Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Bab III pasal 4 ayat (1) dinyatakan bahwa Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai kultural dan kemajemukan bangsa. Selanjutnya pada Bab X pasal 36 ayat (2) dinyatakan bahwa kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik, dan pada pasal yang sama ayat (3) butir c menyatakan bahwa kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan keragaman potensi daerah dan lingkungan. Pasal 37 ayat (1) menyatakan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat Keterampilan/kejuruan (butir i) dan muatan lokal. Kebijakan pemerintah sebagaimana tertuang dalam Peratutan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pada Bab III pasal 17 ayat (1) menyatakan bahwa Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan, potensi/karakteristik daerah, sosial budaya masyarakat setempat dan peserta didik. Selanjutnya pada bab IV pasal 19 ayat (1) menyatakan bahwa proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Hal ini sejalan dengan kebijakan Departemen Pendidikan Nasional yang telah dikeluarkan sebelumnya yaitu tentang School Based Management atau Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). MBS diartikan sebagai model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan secara langsung warga sekolah (pendidik, tenaga kependidikan, kepala sekolah, siswa, orang tua dan masyarakat) untuk meningkatkan mutu sekolah (Fadjar, A. Malik dalam Ibtisam Abu-Duhou, 2002). MBS diterapkan bertujuan untuk membnagun sekolah yang efektif sehingga pendidikan berguna bagi pribadi, bangsa dan negara. Dalam konteks ini, pengambilan keputusan harus memperhatikan potensi yang dapat dikembangkan menjadi keunggulan lokal. Oleh karena itulah keunggulan lokal dapat dikembangkan di sekolah melalui Pendidikan berbasis Keunggulan Lokal sebagaimana UU No. 20/2003 bab XIV pasal 50 ayat (5) yang menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten/kota mengelola pendidikan dasar dan menengah, serta Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal. Selanjutnya PP 19/2005 bab III pasal 14 ayat (1) menyatakan bahwa untuk SMA/MA/SMALB atau bentuk lain yang sederajat dapat memasukkan pendidikan berbasis keunggulan lokal.


 B.     Landasan


1.      UU RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Pusat dan Daerah.


2.      UU RI Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.


3.      UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.


4.      UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah


5.      PP Nomor 25 Tahun 2000 tentang Otonomi Daerah


6.      PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.


7.      Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi.


8.      Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan.


9.      Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Permen 22 dan 23 Tahun 2006.


10.  Permendiknas Nomor 12, 13, 16, 18 Tahun 2007 tentang Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan.


11.  Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan.


12.  Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana


13.  Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan


14.  Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses


15.  Panduan Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan


16.  Renstra Depdiknas tahun 2005 – 2009.


 C.     Tujuan


Pengembangan PBKL di SMA 10 Semarang memiliki karakteristik berbeda dengan di SMK, sebab SMA lebih mengutamakan perluasan pengetahuan yang diperlukan peserta didik untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Oleh karena itu secara umum tujuan program PBKL di SMA 10 Semarang adalah untuk mengembangkan pendidikan dengan materi keunggulan lokal yang sesuai dengan kondisi dan potensi sekolah. Adapun tujuan khusus PBKL adalah :


1.      Peserta didik memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan untuk berwirausaha di bidang budidaya lele.


2.      Peserta didik mengenal dan menjadi lebih akrab dengan lingkungan alam.


3.      Peserta didik dapat mengisi waktu kosongnya untuk kegiatan yang dapat menghasilkan uang.


BAB II


KONSEP DASAR PENDIDIKAN BERBASIS KEUNGGULAN LOKAL (PBKL)


Keunggulan lokal adalah segala sesatu yang merupakan ciri khas kedaerahan yang mencakup aspek ekonomi, budaya, teknologi informasi dan komunikasi, ekologi, dan lain – lain. Sumber lain mengatakan bahwa Keunggulan lokal adalah hasil bumi, kreasi seni, tradisi, budaya, pelayanan, jasa, sumber daya alam, sumber daya manusia atua lainnya yang menjadi keunggulan suatu daerah (Dedidwitagama, 2007). Dari kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa Keunggulan Lokal (KL) adalah suatu proses dan realisasi peningkatan nilai dari suatu potensi daerah sehingga menjadi produk/jasa atau karya lain yang bernilai tinggi, bersifat unik dan memiliki keunggulan komparatif. Keunggulan ini dikembangkan dari potensi daerah.  Potensi daerah adalah potensi sumber daya spesifik yang dimiliki oleh suatu daerah. SMA Negeri 10 Semarang terletak di daerah dataran rendah yang dekat dengan pantai


POTENSI KEUNGGULAN LOKAL


Konsep pengembangan keunggulan local diinspirasikan dari berbagai potensi, yaitu potensi sumberdaya alam (SDA), karena letak geografis SMA Negeri 10 Semarang, dan  sumberdaya manusia (SDM). SDM merupakan penentu semua potensi keunggulan local. SDM sebagai sumber daya, bisa bermakna positif dan negative, tergantung paradigma, kultur dan etos kerja. Dengan kata lain tidak ada realisasi dan implementasi konsep keunggulan local tanpa melibatkan dan memposisikan manusia dalma proses pencapaian keunggulan. Potensi Sumber daya manusia (SDM) SMA Negeri 10 Semarang untuk memberikan ketrampilan siswa terhadap budidaya lele sangat mendukung, karena didukung komite SMA Negeri 10 Semarang yang berasal dari Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Diponegoro (UNDIP). 


BAB III


PROFIL PBKL


Profil PBKL mengacu kepada STandar Nasional Pendidikan (SNP) yang terdiri dari 8 komponen, yaitu standar isi, standar kompetensi lulusan, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar penilaian, dan standar pembiayaan. Setiap komponen terdiri dari beberapa aspek dan indicator. Berikut ini diuraikan komponen, aspek dan indikator yang menggambarkan profil PBKL, yaitu sebagai berikut :



  1. Standar Isi dan Standar Komptensi Lulusan


Sekolah memiliki dokumen Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang memuat komponen yang dipersyaratkan dan telah disahkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi. Penyusunan KTSP dilakukan secara mandiri dengan membentuk tim KTSP dan PBKL. Komponen KTSP memuat tentang visi, misi, tujuan struktur dan muatan KTSP, yang mengakomodasi adanya program Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal (PBKL). KTSP dilengkapi dengan silabus yang penyusunannya melibatkan seluruh guru dari sekolah yang bersangkutan dan memuat program keunggulan local terintegrasi pada mata pelajaran yang relevan, muatan local atau mata pelajaran ketrampilan. Aspek dan indikatornya adalah :


1). Memiliki dokumen kurikulum


2). Komponen KTSP


3). Penyusunan / Pengembangan silabus



  1. Standar Proses


Sekolah mempunyai perencanaan pembelajaran yang telah mengintegrasikan program pendidikan berbasis keunggulan lokal, dalam melaksanakan pembelajaran sesuai dengan rencana, melakukan penilaian dengan berbagai cara, melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap seluruh proses pendidikan yang terjadi di sekolah untuk mendukung pencapaian standar kompetensi lulusan. Pelaksanaan pembelajaran mengacu pada tujuh prinsip pelaksanaan kurikulum. Aspek dan indikatornya adalah :


1). Penyiapan perangkat pembelajaran


2). Pelaksanaan proses pembelajaran


3). Pengawasan proses pembelajaran



  1. Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan


Keberhasilan pelaksanaan pendidikan di sekolah sangat ditentukan oleh kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia sekolah yang terdiri dari pendidikan dan tenaga kependidikan. Tenaga pendidik secara kualitas harus memenuhi kualifikasi akademik, sertifikasi profesi dan kesesuaian pendidikan dengan mata pelajaran yang diajarkan. Sedangkan secara kuantitas harus memenuhi ketentuan rasio guru dan siswa. Sedangkan tenaga kependidikan sekurang-kurangnya terdiri dari Kepala Sekolah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium dan tenaga kebersihan. Tenaga kependidikan sekolah harus memenuhi persyaratan kompetensi yang dibutuhkan. Aspek dan indikatornya adalah :


1). Kualifikasi akademik tenaga pendidik


2). Tenaga kependidikan



  1. Standar Sarana dan Prasarana


Sekolah memiliki sarana prasarana yang meliputi satuan pendidikan, lahan, bangunan gedung, dan kelengkapan sarana dan prasarana. Sekolah minimum memiliki 3 rombongan belajar dan maksimum 27 rombongan belajar. Dimana SMA dengan tiga rombongan belajar melayani maksimum 360 siswa. Lahan yang dimiliki Sekolah memenuhi ketentuan rasio minimum luas lahan terhadap peserta didik yang digunakan secara efektif untuk membangun prasarana sekolah berupa bangunan gedung dan tempat bermain/berolahraga. Lahan harus memenuhi criteria kesehatandan keselamatan, kemiringan, pencemaran air dan udara, kebisingan, peruntukan lokasi, dan status tanah. Bangunan gedung memenuhi rasio minimum luas lantai, tata bangunan, keselamatan, kesehatan, fasilitas penyandang cacat, kenyamanan, keamanan. Bangunan gedung dipelihara secara rutin. Kelengkapan sarana dan prasarana yang tersedia meliputi : 1) ruang kelas, 2) ruang perpustakaan, 3) ruang laboratorium biologi, 4) ruang laboratorium fisika, 5) ruang laboratorium kimia, 6) ruang laboratorium computer, 7) ruang laboratorium bahasa, 8) ruang pimpinan, 9) ruang guru, 10) ruang tata usaha, 11) tempat ibadah, 12) ruang konseling, 13) ruang UKS, 14) ruang organisasi kesiswaan, 15) jamban, 16) gudang 17) ruang sirkulasi, 18) tempat bermain/berolahraga. Aspek dan indikatornya adalah :


1)      Satuan pendidikan


2)      Lahan


3)      Bangunan gedung


4)      Ruang kelas


5)      Ruang perpustakaan


6)      Laboratorium biologi


7)      Laboartorium fisika


8)      Laboratorium kimia


9)      Laboratorium computer


10)  Laboratorium bahasa


11)  Ruang pimpinan


12)  Ruang Guru


13)  Ruang tata usaha


14)  Tempat ibadah


15)  Ruang konseling


16)  Ruang UKS


17)  Ruang organisasi kesiswaan


18)  Jamban


19)  Gudang


20)  Ruang sirkulasi


21)  Ruang bermain/berolah raga 



  1. Standar Pengelolaan


Pengelolaan sekolah didasarkan pada perencaan program, pelaksanaan rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan sekolah, dan system informasi manajemen. Sekolah mengembangkan perencanaan program mulai dari penetapan visi, misi, tujuan, dan rencana kerja. Pelaksanaan rencana kerja sekolah didasarkan pada struktur organisasi dan pedoman pengelolaan secara tertulis dibidang kesiswaan, keuangan dan pembiayaan. Disamping itu pelaksanaannya juga mempertimbangkan budaya dan lingkungan sekolah, serta melibatkan peran serta masyarakat. Aspek dan indikatornya adalah :


1)      Program kerja sekolah


2)      Penyiapan perangkat/panduan operasional oleh satuan pendidikan


3)      Melaksanakan pengelolaan ketenagaan


4)      Melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana


5)      Program kesiswaan


6)      Peningkatan kualitas kinerja sekolah


7)      Supervisi dan evaluasi keterlaksanaan program


8)      System informasi manajemen



  1. Standar Pembiayaan


Pembiayaan sekolah didasarkan pada rancangan biaya operasional program kerja tahunan meliputi investasi, operasi, bahan atau peralatan dan biaya personal. Sumber pembiayaan sekolah dapat berasal dari orang tua siswa, masyarakat, pemerintah, dan donator lainnya. Penggunaan dana harus dipertanggungjawabkan dan dikelola secara transparan dan akuntabel. Aspek dan inidkatornya adalah :


1)      Jenis dan sumber pembiayaan


2)      Rencana anggaran, program dan biaya sekolah (RAPBS) 



  1. Standar Penilaian Pendidikan


Sekolah melaksanakan penilaian pendidikan melalui proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. Penilaian mengacu pada an instrument penilaian yang sesuai berdasarkan mekanisme dan prosedur penilaian terstandar. Penilaian dilakukan oleh pendidik, satuan pendidikan dan pemerintah. Aspek dan inidkatornya adalah :


1)      Penyiapan perangkat penilaian hasil belajar peserta didik


2)      Pelaksanaan penilaian hasil belajar peserta didik


3)      Hasil penilaian pencapaian kompetensi


 


 

Ada 2 Komentar

LUTFITA
Dikirm oleh : LUTFITA, tanggal 06 - 05 - 2013
PENDAFTARANNYA KPAN KLAU BSA SAYA INGIN MENDAFTAR,N SAYA INGIN MNJADI ANAK DIDIK SMA 10 SMG TAHUN INI....................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
sekedar bertanya
Dikirm oleh : devi, tanggal 19 - 07 - 2013
assalamualaikum...sy mau tanya ap program ekstrakulikuler pembudidayaan ikan lele sampai saat ini masih di laksanakan??

terima kasih...

Silahkan isi form dibawah ini untuk mengirim komentar Anda

Nama :


Email :


Judul :


Komentar :